Selasa, 29 Mei 2012

Mesak Magai, Wabub Nabire/Foto 
WIYAI MANA NABIRE - Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 perlu diterjemahkan dan dipahami secara jelas agar dalam menjalankan Tupoksi pemerintahan berjalan dengan baik dan jelas. Demikian dikatakan Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, Sos.,M.Si., Selasa (29/5) tadi malam. 


Terkait pernyataan Bupati Nabire seperti dilansir Papuapos Nabire edisi Selasa 29 Mei 2012 bahwa kewenagan Bupati dan wakil Bupati diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bab IV, Wabup mengatakan bahwa bab itu mengatur tentang pembentukkan daerah.





“Setahu saya dalam UU 32 tahun 2004 Pasal IV itu tentang Pembentukkan Daerah, tindakan saya kemarin itu bukan menuntut pembentukkan daerah tetapi kewenangan antara Bupati dan Wakil Bupati yang memang diatur dalam UU 32 tahun 2004 itu.



Dikemukakan Wakil Bupati, tuntutan adanya pembagian kewenangan itu dilakukan agar pemerintahan Kabupaten Nabire berjalan secara baik, transparan dan demokratis.
Wakil Bupati menyambut antusias dan menerima pernyataan Bupati yang menyatakan tidak ada kewenangan bagi Wakil Bupati.



“Itu yang saya tunggu-tunggu. Itu jawaban yang tepat bagi saya dan saya harus terima kasih kepada Bupati dan apa yang telah dipublikasikan masyarakat Nabire sudah tahu, sehingga saya himbau kepada masyarakat Kabupaten Nabire masalah kewenangan itu semuanya ada di Bupati, karena Bupati mengatakan semua kewenangan ada di Bupati. Hal-hal prinsip yang masyarakat datang akan saya arahkan kepada Bupati karena saya tidak mempunyai kewenangan,” tuturnya.



Dikatakan Wabup Mesak, satu (1) dari lima (5) point tuntutan telah dijawab oleh Bupati Nabire dan tinggal 4 point lagi yang perlu dijawab.



“Empat point yang saya tuntut belum dijawab. Selanjutnya kewenangan juga harus diberikan kepada para Kepala SKPD agar semua pekerjaan/proyek/kegiatan fisik dapat berjalan, Kepala SKPD harus diberi kewenangan dalam melakukan lelang murni karena itu telah diatur dalam Perpres Nomor  54 tahun 2010. Ini juga harus diberikan Bupati karena itu telah diatur dalam UU dan Perpres, dan Kepala SKPD selaku penguasa anggaran harus bertanggungjawab,” ungkapnya.
Lanjut Wabup, masalah upah minimum regional (UMR) juga harus diperhatikan. Saat ini upah honorer tidak sesuai dengan UMR Papua.



“Upah Rp. 1,4 juta saat ini diturunkan menjadi Rp. 1,2 juta tahun 2012. Padahal kebutuhan para honorer sangat tinggi sementara upah dipangkas jauh dari UMR Papua, yang padahal aturannya juga jelas mengatur UMR untuk gaji honorer. Kasihan mereka karena sulit memenuhi kebutuhan dengan gaji hanya Rp. 1,2 juta padahal mereka tenaga yang kita manfaatkan dan mereka kerja dengan disiplin,” katanya.



Wabup juga menguatirkan tenaga medis dan para dokter bila insentifnya tidak diperhatikan. Mereka bisa mogok kerja dan pindah tugas dari Nabire padahal Nabire merupakan pusat pelayanandan tempat rujukan bagi kabupaten tetangga.
Lanjutnya, begitu pula dengan ULP dan tunjangan kinerja bagi aparat pegawai harus diperhatikan.
“Kita kelola dana sangat besar. Dulu dengan anggaran Rp. 400-500 milyar kita bisa bangaun Ikrar hingga Sukikai, Wapoga hingga Teluk Umar, namun sekarang dengan APBD lebih dari Rp. 600 milyar sementara wilayah semakin sempit apalagi adanya kebijakan satu pintu, harusnya lebih hemat lagi,” ujarnya.



Atas alasan itu, Wakil Bupati tidak menginginkan adanya devisit anggaran di tahun 2012.
“Bila terjadi devisit, masyarakat perlu awasi kebijakan pemerintah bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah apalagi kebijakan Bupati terhadap penghematan sehingga pengelolaan keuangan satu pintu, sementara kebijakan satu pintu tidak pernah diatur dalam undang-undang,” tegasnya.



Pernyataan Bupati terkait jabatan yang baru terjadi di Indonesia, wakil Bupati menyatakan bahwa yang diributkan itu karena terjadi perubahan aturan dimana Pemilu Kada dilaksanakan setelah 2004 didukung oleh publik dan sebelum 2004 dilakukan oleh DPRD sehingga tidak mempunyai beban moril.



Jelasnya, saat Pemilu Kada, kita sama-sama berkorban, kita sama-sama kerja keras sehingga saya ribut itu bukan baru terjadi, banyak Wakil Kepala Daerah mundur karena tidak tahan. Saya minta bangun hubungan secara baik. Di kabupaten-kabupaten lain hubungan pimpinan itu harmonis karena pintar menterjemahkan UU 32 tahun 2004, kinerja berjalan baik karena Bupati pintar memahami UU 32. Dan Bupati perlu terjemahkan baik UU itu tentang kewenangan. 


Wakil Bupati tidak aturan atau tidak memiliki kewenangan dalam mengeluarkan disposisi itu keliru. Dalam jabatan kekuasaan itu ada kewenangan yang melekat. Sekda, Asisten itu mempunyai kewenangan bila kita terjemahkan aturan pada Tupoksi kita. Hanya Kepala SKPD belum ada aturan untuk mengeluarkan disposisi untuk bantuan keuangan di pos sosial. Asalkan pertanggungjawabannya jelas, asalkan bagi kemanfaatan kegiatan pemerintahan.


“Sekarang Bupati sudah jawab dan masyarakat tahu bahwa saya tidak mempunyai kewenangan. Oleh karena itu perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa Wakil Bupati tidak mempunyi kewenangan bukan hanya diinternal saja,” tandasnya.



Wakil Bupati mengatakan bahwa dalam UU 32 tahun 2004 Pasal 27 telah dinyatakan bahwa bilamana Bupati berhalangan maka pemerintahan dijalankan oleh Wakil Bupati.



“Saat Bupati Lemhanas selama satu setengah bulan, pemerintahan  dijalankan oleh Wakil Bupati sesuai UU 32, itu saja Bupati tinggalkan surat bahwa masalah pemerintahan menyangkut keuangan dan sebagainya harus berkoordinasi dengan Bupati di Jakarta, padahal itu sudah diatur oleh UU. Jadi saya minta terjemahkan UU itu sehingga jelas Tupoksi diantara Bupati dan Wakil,” tuturnya.



Wakil Bupati kembali meminta untuk dilakukan polling, siapa yang mendapat dukungan lebih besar dari masyarakat, apakah tindakan dirinya atau kebijakan Bupati. (iing elsa)


Sumber: Papuapos Nabire
Categories:

0 komentar:

Poskan Komentar