Jumat, 20 Juli 2012

Jayapura,- Isu  Papua   Merdeka  seringkali   dijadikan  alasan  pemekaran  wilayah Kabupaten dan Provinsi. Pasalnya, acapkali  tokoh-tokoh  yang   gagal menduduki jabatan strategis di  daerah  seperti  Gubernur,  Bupati,  DPRP, MRP  akhirnya mendirikan  suatu  kelompok  yang  menjual  perjuangan Papua merdeka, menjual OPM, menjual  pemekaran wilayah  dan  bargaining   position  kepada  pemerintah  pusat  untuk   mendapatkan pengesahan   pemekaran-wilayah   yang   sebenarnya tak memenuhi persyaratan. Hal  ini  disampaikan  Sekretaris Komisi A  DPRP Yulius Miagoni, SH  ketika dikonfirmasi  diruang kerjanya, Rabu (18/7). Dia mengatakan,   di beberapa Kabupaten yang memiliki  jumlah penduduk   sekitar   40.000  jiwa. Apabila  dimekarkan sisa  penduduk  hanya  20.000 jiwa belum memenuhi persyaratan  pemekaran  wilayah.
“Apalagi   pengisian-pengisian jabatan berdsarkan kepentingan  kepentingan  oknum-oknum tertentu yang mau cari jabatan sehingga jabatan-jabatan itu selalu diisi  pejabat  non Papua,” katanya.
Dia  mengatakan,  apabila  hendak  dilakukan  pemekaran wilayah, maka  harus   ada  jaminan 60- sampai 50 persen jabatannya   diisi  orang asli setempat.
Karena  itu, lanjut  dia,   DPRP mesti selektif  dan ketat ketika  memberikan  rekomendasi pemekaran wilayah bila tak  ingin pemekaran  membuat  rakyat  Papua  makin terpingirkan.
Dia  mengatakan,  usulan pemekaran kabupaten di  Papua  ini ada 27 kabupaten yang dari selama satu minggu itu pihaknya   sedang   melakukan  konsultasi, mencek kelengkapan dan  melakukan verifikasi   persyaratan sesuai ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang pembentukan dan penghapusan daerah.
Menyangkut   persyaratan  kelengkapan  administrasi  pemekaran wilayah, menurut  dia,   usulan  18   kabupaten pemekaran   hanya   5  calon kabupaten yang mendekati  lengkap  dan  menyisahkan  Surat Keputusan  (SK) DPRP   masing-masing  Katemban, Puncak  Trikora, Muara Digul, Yalimek   dan Grimenawa.
Komisi A  DPRP yang membidangi pemerintahan  diminta  menyiapkan dokumen kabupaten  yang akan  dimekarkan  guna dibahas  oleh Fraksi  Fraksi dalam  sidang paripurna mendatang. Ke-18 Calon Kabupaten itu antara  lain Kabupaten Grimenawa, Yalimek, Yahukimo Utara, Yahukimo Barat Daya  Suru  Suru, Yahukimo Timur, Mamberamo Hulu, Katemban, Puncak Trikora, Pegunungan Seir, Mimika Barat, Numfor, Napa Swandie, Yabaru, Muman, Muara  Digul, Merauke, Maliem, Baliem Center. (tiara)
Categories: ,

1 komentar:

  1. TANAH SURGA DIPAPUA

    Inilah Tuhan Menciptakan Sesuai dengan Rencana maka Tanah Papua Gaya Raya dan indonesia umumnya.
    MEMUTUS LINGKARAN SETAN KONFLIK PAPUA’
    MEMUTUS LINGKARAN SETAN KONFLIK PAPUA’
    Papua selalu diidentikan dengan konflik dan kekerasan selama puluhan tahun pada hal kepulauan yang luas diposkan oleh Emus kogoya dari lanny jaya

    Keadaan mengenaskan ini bukan tanpa alasan, karena begitu banyak Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Melalui persentasinya kepada publik tahun 2007, kepala pengembangan wilayah provinsi mengemukakan keadaan papua sesungguhnya dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah tapi sekarang minta pemakaran kab & propinsi sehingga banyak terjdi maslah diantara org2 yng pemimpin skrg kmi tdk diheran,masyarakat minta merdeka,pejabat ksh pemakaran,ibaratnya ank minta makan bapk kasih Ular Bgtu terjd detik2 ni dtanah papua........

    Kelima alasan diatas menunjukkan pada kita bahwa sebenarnya akar permasalahan kehidupan Papua adalah masalah infrastruktur. Jika tersedia fasilitas transportasi dan komunikasi yang lebih baik, sebenarnya Papua akan dapat berkompetisi dengan daerah-daerah lain jakarta, dan sebagainya. Disini peran pemerintah pusat memang menjadi sebuah keharusan untuk peletak pondasi pembangunan yang menstimulus aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Terapkan sesuai dengan perda daerah

    BalasHapus